JAKARTA -- Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mengaku dirinya dan keluarga mendapat ancaman pembunuhan melalui pesan pendek (SMS) dan telepon dari pejabat tinggi dan menteri. Tidak hanya itu, ancaman serupa juga diterima para pengurus PSSI daerah. Demikian dijelaskan Nurdin Halid dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 1 Maret.
Nurdin mengatakan, dia bersedia bicara blak-blakan soal ancaman pembunuhan yang diterima, baik keluarga maupun para pengurus PSSI di daerah. Dengan syarat, dia meminta jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari Komisi X. "Jiwa saya terancam, saya mendapat SMS bahwa keluarga saya akan ditembak. Karena itulah saya bertahan (sebagai Ketum PSSI, red). Ini penting karena menyangkut harkat dan martabat," kata Nurdin dengan suara gemetar.
Pria Bugis ini menegaskan akan membuka identitas menteri yang menelepon serta pejabat tinggi yang mengancam dia. Nurdin juga menggambarkan eskalasi begitu luar biasa terjadi di daerah, termasuk ancaman yang diterima Ketua PSSI Sulawesi Utara, Sabaruddin dan Ketua PSSI Nanggroe Aceh Darussalam, Zainuddin Hamid. "Saya bawa para pengurus daerah itu dalam rapat ini untuk bersaksi betapa luar biasa ancaman yang mereka terima. Asalkan bapak-bapak memberi perlindungan hukum, saya akan buka semua," kata Nurdin Halid.
Tapi permintaan itu ditolak Komisi X DPR. Dedi Gumelar dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, Komisi X DPR tidak bisa memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum kepada Nurdin Halid. "Itu di luar wilayah dan kewenangan kami. Kalau memang ada ancaman, laporkan saja ke kepolisian," kata pria yang akrab disapa Miing ini.
Akhirnya Komisi X meminta Nurdin hanya menjawab pertanyaan para anggota dewan terkait kemelut PSSI. Adapun pembicaraan soal ancaman yang diterima Nurdin Halid dilakukan dalam rapat tertutup yang digelar setelah salat Magrib, sebelum Komisi X RDPU dengan pihak Liga Primer Indonesia.
Dalam pertemuan tertutup itu, Nurdin Halid memberikan tanggapan sekaligus memberi pejelasan perihal 83 anggota PSSI pemilik suara yang mencabut mandat terhadap pengurus PSSI periode 2007-2011. Selain mencabut mandat terhadap kepengurusan Nurdin Halid, para pemilik suara itu juga membentuk Komite Penyelamatan Sepak Bola Indonesia (KPSI).
Di hadapan pers, Nurdin hanya mengatakan bakal memeriksa apakah orang yang menandatangani mosi tidak percaya itu memiliki legitimasi atau tidak. "Karena yang saya tahu, mereka dibawa ke Jakarta untuk bersilaturahmi dengan Pak George Toisutta (Kepala Staf TNI AD yang juga calon Ketum PSSI-red). Apakah orang yang datang untuk bersilaturahmi itu punya legitimasi tanda tangan mosi tidak percaya," kata Nurdin.
Sementara itu, tuntutan para suporter sepakbola yang berdemo di jalan-jalan menuntut Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mundur rupanya didengar para wakil rakyat. Sebagian besar anggota Komisi X DPR meminta Nurdin berbesar hati meletakan jabatan dan tidak lagi maju sebagai calon ketua umum dalam Kongres PSSI tahun ini.
Para politisi ini mendorong Nurdin Halid maju sebagai Presiden Asean Football Federation (AFF) pada Kongres yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand, 10 April mendatang. Jalan ini dianggap sebagai solusi terbaik mengakhiri kisruh di tubuh PSSI yang terus melebar ke ranah politik.
“Semua pihak harus legowo. Biarkan PSSI dipimpin orang baru agar konflik tidak berkelanjutan dan prestasi sepakbola membaik. Kami doakan Pak Nurdin Halid menuju kursi Presiden AFF," kata anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto dalam RDPU dengan pengurus PSSI, kemarin.
Dalam pemaparan pertamanya, Nurdin Halid memang sempat meminta dukungan karena dinominasikan sebagai Presiden AFF bersama dua pesaing, yakni His Royal Highness Sultan Haji Ahmad Shah asal Malaysia, dan Dato Worawi Makudi dari Thailand. Ketiga calon Presiden AFF ini dinominasikan dalam pertemuan AFF Council di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu 19 Februari lalu.
Nurdin Halid juga dinominasikan sebagai Wakil Presiden AFF bersama beberapa calon lainnya. Yakni Pengiran Matusin Matasan (Brunei), Brigadier General Khiev Sameth (Kamboja), Viphet Sihachakr (Laos), Juan Miguel Romualdez (Philippines), Francisco Kalbuadi (Timor Leste), dan Duong Vu Lam (Vietnam).
Permintaan Nurdin Halid mundur sebagai Ketum PSSI juga disampaikan politisi PKB, Dedi Wahyudi. Sebaiknya, kata dia, Nurdin Halid ikhlas mundur dari jabatannya. Tidak hanya itu, dia juga meminta Sekjen PSSI yang sudah menjabat selama puluhan tahun ikut legowo memberikan kesempatan kepada orang lain menduduki jabatan Sekjen.
Menanggapi permintaan para politisi itu, Nurdin menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Dia berdalih, sikap itu diambil bukan karena ingin mempertahankan jabatan melainkan demi harga diri dan menjaga sistem demokrasi. "Kalau saya turun dengan tekanan demonstrasi, maka demokrasi akan rusak. Siapa pun yang punya uang bisa menurunkan jabatan seseorang dengan mengerahkan massa. Saya tidak mau hal seperti itu terjadi," katanya. (dri)
